Related Posts
-
AREA II – PENATAAN TATA LAKSANA
Penataan tatalaksana bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas sistem, proses dan prosedur yang jelas serta terukur pada Zona Integritas menuju WBK.Target yang ingin dicapai: Meningkatnya penggunaan teknologi informasi dalam proses penyelenggaraan manajemen di Pengadilan Negeri Sangatta menuju WBK Meningkatnya efisiensi dan efektivitas proses manajemen Pengadilan Negeri Sangatta menuju WBK. Meningkatnya kinerja menuju WBK. Memastikan pelaksanaan …
-
Peraturan dan Kebijakan
Peraturan terkait pedoman pemberian layanan hukum bagi masyarakat tidak mampu Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi Masyarakat tidak mampu di Pengadilan *) Download Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor : 52/DJU/SK/HK.006/5/Tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang …
-
Dasar Hukum Pengaduan
Bahwa dalam rangka mewujudkan kewibawaan dan martabat lembaga peradilan dan upaya pencegahan pelanggaran serta mempercepat pemberantasan korupsi, kolusi dan nepotisme dan untuk meningkatkan pelayanan peradilan pada masyarakat pencari keadilan, maka setiap aparatur badan peradilan yang melihat dan/atau mengetahui adanya hal tersebut, wajib melaporkan pada Badan Pengawasan. Dalam rangka mendorong peran serta masyarakat untuk mencegah pelanggaran …
-
Laporan Survey Persepsi Anti Korupsi (SPAK)
Laporan SPAK Tahun 2021 Laporak SPAK 2021 Triwulan 1 Laporak SPAK 2021 Triwulan 2 Laporak SPAK 2021 Triwulan 3 Laporak SPAK 2021 Triwulan 4 Laporan SPAK Tahun 2022 Laporak SPAK 2022 Triwulan 1 Laporak SPAK 2022 Triwulan 2 Laporak SPAK 2022 Triwulan 3 Laporak SPAK 2022 Triwulan 4 Laporan SPAK Tahun 2023 Laporak SPAK 2023 …
-
PENGADILAN NEGERI SANGATTA ALUR PERKARA PERDATA
